Seruan ini dilontarkan koalisi yang terdiri atas organ LSM Kontras, LBH Jakarta, LBH Masyarakat, Migrant Care, Serikat Buruh Migrant Indonesia (SBMI), Imparsial, dan PBHI menyambut hari hukuman mati sedunia.
“Indonesia sebaiknya menghentikan hukuman mati. Sudah saatnya negara menghentikan diri berperan seperti Tuhan,” ujar Direktur Program LBH Masyarakat Ricky Gunawan saat konferensi pers di kantor Kontras, Salemba, Jakarta, Minggu (10/10/2010).
Hukuman mati, menurut Ricky, tidak memiliki korelasi langsung dengan penurunan tingkat kejahatan. Oleh karena itu, penerapannya perlu dievaluasi.
Sebagai gantinya, Koalisi Hapus Hukuman Mati mengusulkan agar hukuman mati diganti dengan hukuman seumur hidup tanpa remisi. Usulan tersebut diyakini akan dapat diterima pihak-pihak yang selama ini mendukung pemberlakuan hukuman mati.
Menurut anggota PBHI, Dedy Ali Ahmad, selama era reformasi berjalan tercatat sudah ada 204 vonis hukuman mati dan 201 di antaranya sudah dieksekusi. Pada 2009 tidak ada vonis mati, namun pada 2010 ada 1 WN Amerika yang divonis hukuman mati karena kasus narkotika.
Koalisi Hapus Hukuman Mati mencatat selama 11 tahun era reformasi berjalan, pemerintahan SBY paling ganas melakukan eksekusi hukuman mati. Tercatat pada 2008, sebanyak tujuh terpidana mati dieksekusi dan selama SBY menjabat sudah 14 terpidana dieksekusi.
Menurut Tomi Albert, anggota YLBHI Jakarta, hukuman mati cenderung dikenakan kepada mereka yang miskin dan buta hukum. Negara dinilai tidak serius memberikan pendampingan hukum terhadap narapidana yang kurang mampu.
“Hukuman mati tidak efektif dan Indonesia harus menghapus hukuman mati. Hak kuasa untuk hidup hanya Tuhan yang berhak menentukan,” tandasnya.
0 komentar:
Posting Komentar